Isu Permainan Anggaran, Ini Penjelasan Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Langkat 

Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Langkat, Hendrik Tarigan, SPt, MMA (Foto : Dok. sepindonesis.com Langkat)

Sepindonesia.com | LANGKAT – 
Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Langkat Hendrik Tarigan, SPt, MMA, memberi tanggapan tegas terkait isu miring yang menyebut adanya dugaan penyimpangan anggaran dan distribusi bantuan yang tidak sesuai harapan di Dinas Pertanian Langkat. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Hendrik pada Selasa (7/1/2025) di Kantor Dinas Peternakan dan Pertanian Langkat, Stabat.

Sebelumnya, banyak diberitakan media lokal, mencuat isu dugaan penyimpangan pengadaan ternak kambing untuk kelompok tani. Indikasi penyimpangan anggaran pembelian kambing diduga dibengkak kan atau mark up oleh oknum-oknum di Dinas Peternakan dan Pertanian. Bantuan yang awalnya dijanjikan berupa induk kambing dewasa, baik jantan maupun betina, ternyata beralih menjadi anak kambing yang jauh lebih murah harganya.

Berdasarkan anggaran dalam dokumen, pembelian satu ekor kambing jantan dewasa dipatok dengan harga Rp. 3,7 juta per ekor untuk 6 ekor, sementara kambing betina dewasa dibanderol Rp. 2,7 juta per ekor untuk 54 ekor.

Baca Juga :

Polsek Barusjahe Gerak Cepat Atasi Tanah Longsor

Dokumen Legalitas Lengkap, Kapolsek Maesa Lepaskan Mobil Tangki

Namun, kenyataannya, bantuan yang diterima oleh kelompok tani ternak justru berupa anak kambing dengan harga sekitar Rp. 800 ribu per ekor.

Dari isu yang ada, kepada wartawan Hendrik menjelaskan bahwa bantuan bibit ternak yang diberikan kepada petani sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi dan standar yang ada. “Bantuan yang kami distribusikan adalah bibit ternak kambing yang sudah memenuhi ketentuan spesifikasi, dan harganya sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Langkat. Kami tidak pernah memberikan bantuan berupa indukan kepada peternak,” ungkap Hendrik.

Ia juga memastikan bahwa proses pengadaan bibit ternak dilakukan secara transparan dan sesuai aturan menggunakan sistem E-Katalog.

Terkait isu pupuk subsidi di Langkat, Hendrik juga mengklarifikasi, Dia mengatakan, mengenai kelangkaan pupuk subsidi yang sempat viral di media sosial beberapa hari lalu, Hendrik menyebut isu itu tidak sesuai fakta di lapangan. Ia menegaskan bahwa alokasi pupuk subsidi di Kecamatan Secanggang sebenarnya mencukupi, bahkan melebihi kebutuhan.
“Terkait video viral yang diunggah oleh saudara Abdul Hasan, saya rasa itu tidak mewakili kondisi sebenarnya. Secara fakta realitasnya, pupuk subsidi di Kecamatan Secanggang tidak mengalami kekurangan, malah berlebih,” ujarnya.

Hendrik juga menekankan bahwa Kabupaten Langkat telah memiliki mekanisme pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi melalui tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Tim ini yang bertugas memastikan distribusi pupuk sesuai aturan dan mengatasi setiap keluhan.

“Jika ada keluhan terkait distribusi pupuk, tim KP3 akan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa dan mencari solusi,” tegas Hendrik.

Dengan klarifikasi ini, Dinas Peternakan dan Pertanian Langkat berharap dapat meluruskan informasi yang keliru di masyarakat serta memastikan pelayanan dan program berjalan transparan dan sesuai prosedur.(SR).