Kepala BNN : Presiden RI Prabowo Subianto Prioritaskan Pemberantasan Narkoba 

Sepindonesia.com | JAKARTA –  Kepala Badan Narkotika (BNN) Komjen Pol. Marthinus Hukom menyatakan Prabowo Subianto merupakan presiden pertama yang menempatkan narkoba sebagai isu sentral dalam program prioritasnya, yakni Asta Cita.

“Saya sebagai Kepala BNN merasa bersyukur sekali untuk pertama kalinya seorang pemimpin negara menempatkan isu narkoba sebagai isu sentral dalam program prioritas,” ucap Marthinus dalam acara Ibadah dan Perayaan Natal 2024 BNN di Jakarta, Selasa (21/1/2025) malam.Menurut dia, hal tersebut sangat luar biasa karena terdapat doa dan harapan masyarakat Indonesia serta perhatian dan kehadiran negara dalam memberantas narkotika pada misi tersebut.

Adapun pada poin ke-7 Asta Cita, Presiden Prabowo berkomitmen memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Pasalnya, korupsi dan narkoba perlu dicegah serta ditanggulangi dengan kebijakan yang kuat dan konsisten.

Poin tersebut, kata dia, diletakkan di atas pundak BNN. Menurutnya, hal itu merupakan beban berat karena Indonesia dihadapkan dengan kondisi geografis yang memiliki berbagai macam kelemahan.

Baca Juga :

Sarang Narkoba di Belakang Gudang Lidi Jln.H.Adam Malik Digerebek 

Polres Labuhanbatu Musnahkan Sabu 19.469 gram dan Ekstasi 37.637 Butir

Ia menuturkan kelemahan dimaksud, baik dari situasi geografis yang sangat terbuka dan rentan terhadap intervensi masuknya para bandar narkotika ke Tanah Air.

“Di samping kondisi sosial masyarakat yang membuat problem narkotika menjadi semakin rumit,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BNN Komjen Pol. Marthinus Hukom mengungkapkan penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah serius di Indonesia.

Data menunjukkan bahwa pada 2023 terdapat sekitar 3,3 juta penyalahguna narkotika di kelompok usia 15–64 tahun, dengan angka prevalensi mencapai 1,73 persen.

“Oleh karenanya, ada tiga moral standing (kedudukan moral) yang harus menjadi pijakan dalam menangani permasalahan narkoba,” kata Marthinus dalam diskusi di Bogor, Jawa Barat, Senin (25/11).

Ia membeberkan, ketiga kedudukan moral tersebut, yakni pertama, memandang kejahatan narkoba sebagai ancaman kemanusiaan dan peradaban manusia, seiring dengan tingginya angka penyalahguna narkotika.

Kedua, melakukan tindakan represif terhadap jaringan sindikat narkotika. Dia mengatakan penegakan hukum harus menyasar jaringan narkoba secara menyeluruh, bukan hanya pelaku pada tingkat pengguna (pecandu narkoba).

Kemudian ketiga, yaitu sikap humanis terhadap pengguna narkotika. Menurutnya, para penegak hukum harus mulai mengubah paradigma bahwa pengguna (pecandu) narkoba merupakan korban yang membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial, bukan dijadikan tahanan semata. (Supriyadi)