Harlah Ke-32, dr Ali Mahsun ATMO: Kembalikan Peran Penting PKL Indonesia Sebagai Mutiara Bangsa

Sepindonesia.com| JAKARTA  – Sejak era pra kemerdekaan, pedagang kaki lima (PKL) itu mutiara bangsa. Sebagaimana kami sampaikan ke Kepala BIN, Letjen TNI Marciano Norman pada Oktober 2012, bukan saja sistem logistik dan intelijen perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia, ide dan gagasan, serta langkah-langkah gapai Indonesia merdeka pun dibahas para founding father’s di warung-warung atau lapak PKL.

Bahkan tanpa keberadaan PKL dipastikan ekonomi Indonesia bangkrut saat krisis 1997/1988. Juga ketika krisis 2008 dan 3 tahun diterpa pandemi covid-19.

Walau demikian, kehadiran PKL hingga saat ini masih dipandang miring oleh pemerintah dan stakeholder’s pada umumnya. Bahkan agustus 2024 PKL sepanjang jalan raya puncak Bogor Jawa Barat diguur tidak berperikemanusiaan. Oleh karena itu, bertolak pada harlah ke-32 Asosiasi PKL Indonesia 29/1/2025, serta keperpihakan nyata Presiden Prabowo Subianto ke PKL, ke depan PKL harus dikembalikan sebagai mutiara bangsa.

Bahkan jadi pilar utama Indonesia sukses jemput puncak bonus demografi 2030, tegas Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia dr Ali Mahsun ATMO M Biomed pada Peringatan Harlah ke-32 Rabu 29/1/2025 di PG Cneter Jakarta

Lebih lanjut dokter ahli kekebalan tubuh yang juga Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) ini menambahkan, “JAS MERAH”, jangan lupa sejarah kata Bung Karno. Catatan sejarah peran penting PKL sebagai mutiara bangsa tidak bisa dihapus siapa pun. Lebih dari itu, sebagai warga negara, PKL punya hak dan kesempatan yang sama dengan para konglomerat, pengusaha besar, juga para elit bangsa. Hal tersebut dijamin Pancasila dan UUD 19945.

Oleh karena itu, usaha dan ekonomi PKL tidak boleh digusur oleh pemerintah. Tidak boleh digerus, diinfiltrasi, dijajah para pemilik modal besar atau orang kaya di negeri ini. Juga tidak boleh jadi korban ekonomi digital.

Apapun resikonya, sekuat tenaga dengan segala daya, saya pimpin menyelamatkan jutaan PKL gerobak, kuliner rakyat asongan, kopi keliling, serta 4,1 juta warung kelontong, serta 14 juta pedagang di 14.500 pasar tradisional diseluruh tanah air. Juga petani dan nelayan, serta industri rumahan. Dengan daya dukung eknologi digital, melalui super accelerated learning by doing, kita masifkan turun gunung perang gerilya pendampingan ekonomi rakyat sehingga mereka mampu maju dan unggul jadi kunci sukses Indonesia jemput puncak bonus demografi 2030.

Untuk sukses jemput puncak bonus demografi 2030, Indonesia dituntut adanya 100 juta PKL – UMKM unggul. Tentunya bukanlah hal ringan seperti membalik tangan. Untuk itu, Indonesia juga dituntut memiliki “Blue Print atau Cetak Biru 100 Juta PKL – UMKM Unggul”. Dan hal ini hanya bisa diwujudkan melaui satu (1) rumah dan satu (1) data integrasi PKL – UMKM, pendampingan dari hulu hingga hilir, bersinergi dan kolaborasi, kerjasama dan bersama-sama pemerintah dan swasta, serta dikopelkan dengan industri, investasi dan hilirisasi. Dan preseden baik keberadaan BULOG RI 1972, hanya 12 tahun atau 1984 Indonesia mampu swasembada beras, dan keluar dari status importir beras terbesar di Asia Pasifik patut dijadikan landasan. Untuk itu, selaku Ketua Umum atas nama PKL – UMKM dan rakyat kecil Indonesia, kami memohon dengan penuh rasa hormat dan rendah hati kepada Presiden Prabowo Subianto berkenan selekasnya membentuk BADAN PEREKONOMIAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (BPR RI), dibawah dan bertanggung jawab langsung ke Presiden.

Ini niscaya Indonesia agar tidak terjadi malapetaka demografi, membludaknya pengangguran dan kemiskinan. Juga untuk atasi 9,9 juta milenial dan gen Z menganggur, 10 juta kelas menengan jatuh miskin, maraknya PHK, dan peningkatan pekerjal informal 3,49%. Untuk maksud itu pula, pada kesempatan ini, selaku Ketua Umum, saya perintahkan ke segenap jajaran pengurus Asosiasi PKL Indonesia untuk tegak lurus, dukung penuh dan sukseskan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, serta ke Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia, pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998, Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBNO 2000-2005 yang juga Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI). (Supriyadi)