Ketua DPRD Pimpin Rapat RDP dengan FSPMI dan PT. AAG

Foto : Rapat Dengar Pendapat DPRD dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.

Sepindonesia.com | LABUHANBATU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu Arjan Priadi Ritonga memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan perusahaan yang tergabung dalam PT. Asian Agri Grup (AAG).

RDP tersebut digelar di ruang Komisi II DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Jl. Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan. Kamis (17/04/2025).

Ketua DPRD Arjan Priadi Ritonga menyampaikan bahwa agenda hari ini membahas sejumlah aspirasi para buruh/pekerja yang selama ini bekerja di beberapa perusahaan yang tergabung dalam PT. AAG.

Baca Juga :

Informasi Pemadaman Listrik Sabtu 19 April 2025

Pangdam I/BB Kunjungi Bupati Deli Serdang

Ketua DPRD menegaskan pentingnya mendengar masukan dari semua pihak agar solusi yang dihasilkan benar-benar dapat menjawab kebutuhan dari pihak pekerja.

“Keputusan yang dihasilkan nantinya harus benar-benar mencerminkan kebutuhan para pekerja,” ujar Arjan Priadi.

Adapun sejumlah keluhan yang disampaikan diantaranya tentang: pencopotan KUPT Wasnaker Prov.SU Wil.IV, menghentikan Pemotongan Bonus Tahun 2024 di Asian Agri Group, mengangkat pekerja BHL menjadi SKU di Asian Agri Group, meminta untuk menghentikan keterlibatan istri dan anak untuk membantu menyelesaikan pekerjaan (Gerdang), melakukan pemeriksaan seluruh Perusahaan yang membayar upah dibawah ketentuan, serta periksa seluruh izin HGU dan Plasma perkebunan yang ada di Labuhanbatu Raya.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II meminta keterangan pihak perusahaan terkait pemotongan bonus pekerja pada tahun 2024 yang dikeluhkan pihak pekerja. Serta, meminta salinan perjanjian kerja bersama (PKB) antara perusahaan dengan pekerja.

Dalam RDP itu, hadir Wakil Ketua DPRD, Saptono, Ketua Komisi I H. Romatio Simangunsong, Ketua Komisi II Goodman Pangasian Sinurat, beserta para anggota DPRD yang tergabung di komisi II. Selain itu hadir juga dari pihak PT. AAG, pihak BPJS Kesehatan, pihak BPJS Ketenagakerjaan, dan OPD terkait. (AT/Red)